Bupati Banyuwangi Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi
Banyuwangihits.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendapat dua penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan saat acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/04/24).
Bupati Ipuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023, yang juga mendapatkan nilai terbaik nasiomal dengan status kinerja tertinggi.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi kembali emraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan, penilaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi juga melibatkan berbagai instansi terkait, baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.
“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.
Seperti yang telah disebutkan, penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
“Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Bupati Ipuk menyampaikan, di tengah tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan, salah satunya kemiskinan. Berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen. Angka tersebut merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.
“Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” pungkas Bupati Ipuk. (IND/DIK)
