Arah Pembangunan Banyuwangi 2027, Fokus Penguatan SDM, Pariwisata Berkelanjutan & Infrastruktur.
BANYUWANGIHITS.ID – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Aula Rempeg Jogopati Banyuwangi dan digelar secara serentak serta daring bersama 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah merumuskan delapan prioritas pembangunan untuk Tahun 2027. Dari delapan fokus prioritas tersebut, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipilih menjadi fokus utama karena perannya yang strategis dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada delapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang ini dan kami fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Ipuk.
Lebih lanjut, Ipuk menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi akan menerapkan perubahan pola pengusulan program pembangunan pada Tahun 2027. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat berkurangnya Dana Transfer Daerah dari pemerintah pusat. Model baru ini bertujuan menyesuaikan prioritas program dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengurangi efektivitas implementasi pembangunan.
Untuk program infrastruktur, Pemkab Banyuwangi tetap berkomitmen mengupayakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan tersebut akan difokuskan terutama pada pembangunan dan peningkatan fasilitas dasar, seperti jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Sementara itu, program non‑infrastruktur akan diarahkan agar diajukan kepada pemerintah pusat. Menurut Ipuk, hal ini penting dilakukan karena beberapa program yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini ditangani langsung oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan koordinasi lintas lembaga untuk mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai.
“Program non‑infrastruktur pengajuannya kami alihkan ke pemerintah pusat, karena banyak program daerah yang saat ini ditangani oleh pusat,” kata Ipuk.
Dengan skema perencanaan yang lebih adaptif tersebut, Ipuk berharap pembangunan infrastruktur di Banyuwangi tetap berjalan efektif tanpa membebani kondisi fiskal daerah. Ia menekankan bahwa perencanaan yang luwes dan responsif terhadap perubahan anggaran merupakan kunci agar program prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan. (Redaksi)
