Tutup Iklan X

Buntut Ketidakpuasan Pendidikan: Demonstran Tuntut Jaenuri Mundur Dari Jabatan

Aksi Unjuk Rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Senin (5/8). Foto : Jaenuddin Banyuwangihits.id

Banyuwangihits.id – Sekitar lebih dari 50 orang menggelar aksi demo damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Senin (5/8). Aksi ini digagas oleh Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) dengan tujuan untuk menuntut pencopotan Jaenuri sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi.

Bodan Madani, koordinator aksi demo, menyampaikan bahwa ketidakmampuan Jaenuri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi telah menimbulkan berbagai masalah. Berdasarkan data yang disodorkan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan, terdapat sekitar 20.000 lulusan SMP/MTS sederajat di Banyuwangi, namun daya tampung SMA/SMK hanya sekitar 5.000 siswa. Hal ini menimbulkan potensi sekitar 15.000 siswa tidak tertampung di jenjang pendidikan lanjutan.

“Performa Jaenuri yang tertutup, tidak komunikatif, dan terkesan arogan menjadi alasan utama kami menuntut pencopotannya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi seharusnya tidak merasa dirinya sakti hanya karena merupakan organ provinsi,” tegas Bodan.

Baca juga :  Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polresta Banyuwangi Gelar Bakti Kesehatan untuk Personel dan Masyarakat

Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada Kamis, 1 Agustus 2024, di ruang khusus DPRD, pimpinan DPRD Ruliyono juga mengkritik sulitnya berkomunikasi dengan Jaenuri.

“Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi sulit dihubungi oleh stakeholder pemerintah seperti Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah (SEKDA),” ungkap Ruliyono.

Ruliyono juga menambahkan bahwa Jaenuri tidak mampu membaca dinamika pendidikan di Banyuwangi dan terkesan alergi terhadap aktivis, pegiat, LSM, dan media. Isu lain yang berkembang adalah adanya dugaan pengondisian pengadaan kain seragam sekolah oleh Kepala Sekolah SMA/SMK di Banyuwangi kepada pengusaha asal Surabaya yang diduga dikondisikan oleh Jaenuri.

LDKS PIJAR mendesak agar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, segera membuat surat ke pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengganti atau memutasi Jaenuri dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi. Mereka berjanji akan terus menyuarakan tuntutan ini hingga ada tindakan konkret.

Aksi demo ini diwarnai dengan orasi dan spanduk yang berisi tuntutan pencopotan Jaenuri. Para demonstran berharap agar reformasi dalam sistem pendidikan di Banyuwangi dapat segera terwujud demi mencerdaskan kehidupan bangsa. (DIN/SUC)