Hamas Tolak Gencatan Senjata dari Israel Sebelum Penuhi Sejumlah Syarat
Banyuwangihits.id – Laporan Wall Street Journal yang mengutip pejabat Mesir menyebut, Kepala sayap politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan kepada pejabat intelejen di Kairo bahwa kelompoknya tidak akan membahas pembebasan sandera Israel sampai gencatan senjata diberlakukan.
Hamas menolak tawaran Israel untuk menghentikan operasi darat dan udara di Gaza selama seminggu dan mengizinkan bantuan kemanusiaan lebih lanjut memasuki wilayah tersebut dengan imbalan membebaskan 40 sandera, termasuk seluruh perempuan dan anak-anak yang diculik selama serangan 7 Oktober lalu. Israel juga diminta membebaskan ribuan tahanan Palestina dan akan ditukar dengan 100 lebih sandera yang tersisa di Gaza.
Laporan Wall Street Journal juga menyebutkan, negosiasi penyanderaan tersebut direncanakan untuk pertama kalinya akan melibatkan perwakilan Jihad Islam Palestina.
Sementara itu, pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi seruan penghentian perang Israel-Hamas ditunda lagi pada Rabu (20/12/23) karena para anggota berselisih mengenai kata-katanya. Padahal jumlah korban tewas di Gaza terus meningkat.
Perdebatan di markas besar PBB di Manhattan terjadi dengan latar belakang memburuknya kondisi di Gaza, di mana seorang pejabat senior PBB mengatakan, langkah Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan jauh dari kebutuhan yang semakin meningkat.
“Dewan Keamanan telah sepakat untuk melanjutkan perundingan hari ini untuk memberikan waktu tambahan untuk diplomasi. Dan kepresidenan akan menjadwalkan ulang adopsi tersebut besok (Kamis) pagi,” kata Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez dari Ekuador, yang memegang jabatan presiden bergilir di dewan tersebut, dilansir AFP.
Para anggota dewan masih mencari cara untuk menemukan titik temu mengenai resolusi tersebut. Penundaan pemungutan suara pun terjadi beberapa kali. Menurut sumber diplomatik, penundaan terakhir ini atas permintaan Amerika Serikat.
Israel, yang didukung oleh sekutunya Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto menentang penggunaan istilah “gencatan senjata.” (Redaksi)
