Pemerintah Siapkan Perluasan Digitalisasi Bansos ke 41 Daerah, Banyuwangi Diminta Bagikan Kiat Sukses.
BANYUWANGIHITS.ID – Pemerintah pusat akan memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan (piloting) program tersebut. Dalam kesempatan ini, Pemkab Banyuwangi diminta membagikan pengalaman sukses dalam mengimplementasikan sistem baru tersebut kepada para kepala daerah di Tanah Air.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi narasumber pada acara yang digelar di Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (3/2/2026). Di hadapan sejumlah pejabat dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, Ipuk membeberkan perjalanan, hambatan, hingga langkah-langkah yang diambil selama proses pendataan digital bansos.
Menurut Ipuk, proses pendataan digital menuntut ketersediaan perangkat dan sistem autentikasi berbasis digital. Kendati demikian, kondisi geografis Banyuwangi yang tak sepenuhnya terjangkau jaringan seluler menjadi tantangan utama. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.
Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan berbagai unsur masyarakat guna membantu pendataan secara langsung. Mereka melakukan jemput bola untuk memastikan seluruh calon penerima bansos terdokumentasi dengan baik. Tim ini melibatkan ASN, staf desa/kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama, dengan total lebih dari empat ribu relawan yang ikut berkontribusi.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” jelas Ipuk.
Di wilayah dengan jaringan susah, warga diarahkan datang ke kantor desa setempat untuk dibantu melakukan proses pendataan. Menurut Ipuk, penjadwalan antar desa dibuat agar fasilitas sinyal dapat digunakan secara bergiliran tanpa menyebabkan gangguan atau perlambatan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah kepala daerah, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Sebelumnya, peserta juga menerima paparan mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah tokoh penting. Mereka termasuk Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Selain itu, pemaparan juga disampaikan oleh sejumlah pimpinan lembaga seperti Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Menutup sesi acara, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa setelah keberhasilan fase piloting di Banyuwangi, proses digitalisasi bansos telah jauh lebih efisien. Ia menyatakan bahwa dalam waktu satu hingga dua bulan, rangkaian pendataan sudah bisa diselesaikan. “Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan. (Redaksi)
