Program MBG Lebih Ketat di Banyuwangi, BGN Minta Kepala SPPG Rajin Turun ke Sekolah.
BANYUWANGIHITS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk secara rutin mengunjungi sekolah-sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah memperketat pengawasan sekaligus memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Arahan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat acara Koordinasi dan Evaluasi Program MBG yang digelar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026). Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.
Menurut Nanik, data penerima MBG tidak boleh sekadar menjadi angka di administrasi. Kepala SPPG dituntut untuk turun langsung ke sekolah penerima guna memastikan jumlah peserta yang menerima MBG sesuai dengan data riil di lapangan.
“SPPG harus rajin turun ke lapangan,” ujar Nanik dalam siaran pers, Minggu (25/1/2026).
Selain kunjungan rutin, Nanik menambahkan bahwa Kepala SPPG juga harus berkoordinasi langsung dengan guru dan pihak sekolah terkait, sehingga perkembangan siswa penerima manfaat dapat dipantau secara langsung dan akurat.
Sebelumnya, BGN mencatat adanya kasus pemberitaan yang viral mengenai salah satu sekolah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang disebut menerima jatah MBG meskipun tidak lagi menjalankan aktivitas belajar mengajar secara aktif. Hal ini menjadi sorotan karena menimbulkan asumsi publik bahwa pengelolaan data program belum optimal.
Nanik menyatakan bahwa temuan awal menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari Kepala SPPG agar kasus serupa tidak terulang. Kebijakan kunjungan langsung ini dinilai penting untuk mendapatkan data yang paling akurat dan mutakhir.
Lebih jauh, Nanik menegaskan bahwa penerimaan MBG di sekolah harus bersifat sukarela. Kepala SPPG dilarang memaksa atau memberi tekanan kepada pihak sekolah untuk menerima manfaat program tersebut.
Dengan kebijakan ini, BGN berharap pengawasan terhadap Program MBG semakin kuat dan tepat sasaran, sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh siswa yang benar-benar membutuhkan. (Redaksi)
