Pakel Mencekam : Warga Minta Perlindungan HAM ke Pemkab Banyuwangi Akibat Teror yang Mencekam

Banyuwangihits.id – Kisruh di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi terus berlanjut hingga saat ini. Warga Pakel yang tinggal di area perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses mengalami serangkaian teror yang mengganggu psikologis mereka. Oleh karena itu, pada Selasa (30/7), warga mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk mengadukan kejadian teror yang semakin meresahkan ini.

Teror ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak fasilitas umum seperti akses jalan dan jaringan listrik. Selain itu, teror ini juga berdampak pada ekonomi warga, terutama saat panen raya. Sebelumnya, kebun bisa mempekerjakan 1000 buruh untuk memetik kopi dan cengkeh, namun sekarang kondisinya semakin tidak jelas akibat teror ini.

Warga yang datang adalah karyawan perusahaan tersebut, yang merasa terancam tetapi memilih diam karena khawatir terjadi bentrok fisik. Sujarwo, perwakilan warga dan Administrasi Perkebunan Bumisari, mengatakan bahwa warga merasa terancam dengan adanya teror ini.

“Akses jaringan listrik diputus secara otomatis, sehingga aktivitas sehari-hari tidak bisa dilakukan, terutama anak-anak yang tidak bisa belajar karena lampu mati. Jalan yang awalnya baik sekarang rusak,” ujarnya.

Warga datang ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan masalah mereka serta mengadukan intimidasi dan teror yang diduga terkait sengketa lahan. Mereka juga meminta keadilan dan perlindungan dari Pemerintah terkait.

“Kami datang ke sini untuk meminta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Jika teror ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi bentrok fisik antar-warga karena kesabaran kami sudah mulai habis,” tegas Sujarwo.

Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, M.Yanuar Bramuda, memastikan akan menyampaikan keluhan warga kepada Bupati. Menurutnya, polemik tanah perkebunan di Desa Pakel sudah dibahas secara intens di internal Pemkab.

“Keluhan warga ini akan kami teruskan ke Bupati dan dilaporkan ke pimpinan tim terpadu (timdu) untuk kemudian diadakan rapat gabungan,” jelasnya.

Warga berharap Pemkab segera turun tangan menyelesaikan polemik lahan ini agar mereka bisa hidup tenang tanpa teror. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati hukum untuk mencegah bentrok antar-warga di lokasi tersebut. (GAN/SUC)