HMI Banyuwangi Ajak Pemuda Tingkatkan Literasi Politik Untuk Melancarkan Demokrasi Berkualitas.
BANYUWANGIHITS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi mengambil sikap proaktif dalam merespons dinamika politik nasional melalui kegiatan Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM). Acara yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (10 Januari 2026) ini menjadi ruang kritik terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Mengusung tema “Legitimasi Kekuasaan dalam Demokrasi Perwakilan: Kritik Normatif terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD”, SPKM yang digagas Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) ini dihadiri sekitar 51 perwakilan delegasi dari elemen Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Banyuwangi, hingga organisasi tingkat sekolah menengah.
Ketua Pelaksana SPKM, M. Fathur Rozak, menekankan bahwa persoalan utama demokrasi bukan hanya soal sistem politik, tetapi lebih pada kualitas kesadaran pemilih di masyarakat.
“Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka suara tanpa pemahaman politik yang memadai,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Fathur menambahkan bahwa mahasiswa dan generasi muda harus menjadi penggerak utama literasi politik, karena tanpa itu proses demokrasi berpotensi terjebak pada praktik pragmatis yang mengabaikan nilai gotong royong dan kepentingan publik.
Pemateri pertama, Untung Aprilyanto, Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, menyoroti posisi strategis pemuda sebagai subjek demokrasi. Ia menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik berkaitan erat dengan lemahnya pendidikan politik.
“Partisipasi politik yang tinggi tidak selalu berarti demokrasi berkualitas. Tanpa literasi, partisipasi bisa berubah menjadi transaksi,” tegas Untung Aprilyanto.
Ia juga menegaskan bahwa pemuda perlu menjadi agen moral dan intelektual, tidak hanya mengkritik kekuasaan tetapi juga mendidik masyarakat agar lebih sadar akan peran politiknya.
Sementara itu, Ir. Ahmad Wahyudi pemateri kedua, menjelaskan bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, bahkan menjadi ilmu penting yang menentukan arah hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.
“Pemuda tidak boleh alergi terhadap politik. Mereka bisa berperan dari luar sistem melalui kontrol sosial dan gerakan moral, tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem sebagai aktor politik,” ungkap Ahmad Wahyudi.
Dalam kesempatan itu, HMI Banyuwangi juga menyatakan sikap tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurut organisasi mahasiswa ini, tingginya biaya politik bukan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih langsung pemimpinnya.
“Masalah biaya politik bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, tetapi pada rendahnya literasi politik masyarakat dan lunturnya semangat gotong royong,” kata Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi.
Ilham menambahkan bahwa jika kesadaran politik publik dapat ditingkatkan, politik uang dan tingginya biaya politik dapat ditekan bersama. Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada bilik suara saja, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.
“Kekecewaan publik lahir ketika pemerintah lupa bahwa kekuasaan adalah mandat, bukan hadiah,” tambahnya. (Redaksi)
