Polemik Penjaringan Kepala Dusun Simbar 2 di Desa Tampo Cluring, Satu Peserta Ajukan Keberatan Hasil Tes.
BANYUWANGIHITS.ID – Proses seleksi untuk posisi Kepala Dusun (Kadus) Simbar 2 di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Februari 2026, sedang menuai kontroversi setelah salah satu peserta mempertanyakan hasil tes yang digelar panitia.
Riandoko Saputro, yang ikut ambil bagian dalam penjaringan tersebut, mendatangi Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Tampo dengan membawa surat pernyataan keberatan sebagai bentuk protes resmi terhadap hasil ujian yang telah dilakukan.
“Saya mengajukan surat protes dan pernyataan keberatan dengan hasil tes perangkat desa tersebut,” ucap Riandoko kepada media, Rabu (25/2/2026).
Ia menerangkan bahwa dalam proses seleksi peserta diwajibkan mengikuti empat tahapan, yaitu tes tertulis, dua tes kemahiran komputer (MS Word dan Excel), serta wawancara.
Namun, Riandoko mengatakan terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan tes yang menimbulkan dugaan ketidakadilan dan kurangnya transparansi.
Menurutnya, pada saat tes tertulis, peserta tidak diberi aturan yang jelas terkait larangan membawa ponsel. “Sebelum ini saya pernah mengikuti tes perangkat desa (kaur dan staf) peserta tidak boleh memakai ponsel atau HP, namun kemarin saya melihat peserta lainnya justru dengan sengaja menggunakan ponsel saat tes tulis,” katanya.
Kondisi ini, lanjut Riandoko, menimbulkan kecurigaan bahwa penggunaan ponsel bisa dimanfaatkan untuk mencari jawaban atau bahkan adanya bocoran jawaban kepada peserta tertentu.
Selain itu, ia juga mempertanyakan pelaksanaan tes kemahiran komputer, di mana beberapa peserta tampak kesulitan ketika diminta menyimpan hasil ujian di desktop, yang kemudian dibantu langsung oleh penguji.
Dengan dasar itu, Riandoko pun memilih mengajukan protes secara resmi. “Saya sampaikan protes keberatan ini karena proses tes ini tidak berjalan fair dan transparan sesuai kemampuan peserta,” tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tampo, Khoirul Adam, menyatakan BPD menanggapi informasi dan keluhan masyarakat secara serius, terutama terkait pelaksanaan penjaringan.
“Sebagai mitra Pemdes Tampo terutama dalam pengawasan kinerja panitia jika dalam prosesnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan tidak masalah, namun bila ada kejanggalan ya segera disikapi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Khoirul Adam juga menyebutkan pihaknya tidak menerima informasi yang jelas terkait jadwal tes, sehingga ketiadaan pemberitahuan resmi membuat BPD merasa heran. “Tidak ada pemberitahuan. Maka dari itu saya juga heran,” ungkapnya.
Adam meminta agar Pemdes Tampo dan panitia pelaksana seleksi melaksanakan proses tes secara terbuka dan kompeten guna menjaga integritas serta kepercayaan publik.
Sementara itu, Kepala Desa Tampo, Hasim Ashari, menyatakan pihaknya telah menerima surat keberatan tersebut dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama pihak kecamatan dan panitia seleksi untuk meninjau ulang proses yang telah berlangsung. “Sudah kami terima. Nantinya akan kami lakukan koordinasi dengan kecamatan dan peninjauan ulang dengan panitia pelaksana,” pungkasnya. (Redaksi)
