Banyuwangi Raih Predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Banyuwangihits.id – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi atas diraihnya predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi. Penilaian SAKIP diukur dari berbagai indicator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Penghargaan diserahkan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasiil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI, Kementerian PAN-RB, di Bali, Selasa (06/12/23). Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP A, dan Banyuwangi meraih nilai tertinggi.
“Saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Wapres usai penyerahan penghargaan.
Wapres mengapresiasi peningkatan persentase seluruh instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi baik dan akuntabilitas kinerja berkategori “Baik” ke atas.
“Ini merupakan hasil positif reformasi birokrasi di Indonesia,” kata Wapres.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Pelaporan dan evaluasi memiliki sejumlah fokus, yakni laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Tahun 2023 merupakan tahun ketujuh Banyuwangi mendapat predikat SAKIP A. Bahkan, pada tahun 2017, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang meraih SAKIP A.
“Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A,” ujar Bupati Ipuk.
Selain itu, unit kerja Banyuwangi juga meraih prestasi, di antaranya Puskesmas Sempu meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Bupati Ipuk mengatakan, peraihan penghargaan sejalan dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Penghargaan juga menjadi evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja agar dapat diukur dengan baik.
“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” tambahnya. (Redaksi)
