Tutup Iklan X

Banyuwangi Terbaik di Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Digital (SPBE).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang digitalisasi pemerintahan. Foto: Redaksi BanyuwangiHits.id

BANYUWANGIHITS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang digitalisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terbaru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi ditetapkan sebagai pemerintahan daerah dengan indeks SPBE tertinggi di Indonesia, mengungguli seluruh provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Pemantauan yang dilakukan mencakup seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintahan provinsi dan daerah di tanah air. Dari hasil evaluasi ini, Banyuwangi masuk dalam kategori “Memuaskan” dengan nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5 nilai tersebut angka tertinggi di antara instansi pemerintah daerah lainnya.

SPBE sendiri merupakan pendekatan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan secara elektronik. KemenPAN-RB menilai penerapan SPBE melalui 47 indikator yang meliputi empat domain utama yaitu kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik. 

Baca juga :  Damkarmat Banyuwangi Ungkap 145 Insiden Kebakaran 2025 dengan Kerugian Rp 8,22 Miliar.

Hasil terbaru juga menempatkan lima besar instansi dengan skor tertinggi, yaitu KemenPAN-RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jawa Barat (4,80), Pemprov Jawa Timur (4,79), dan Pemkot Surabaya (4,78). Sementara indeks rata-rata nasional mencapai 3,23.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian ini, yang menurutnya dihasilkan dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat digitalisasi seluruh aspek pemerintahan.

“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” kata Ipuk, Kamis (8/1/2026).

Evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan pusat dan daerah berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Selain sebagai indikator progres transformasi digital, SPBE juga menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintahan digital dengan kebijakan nasional.

Selain prestasi nasional tersebut, Banyuwangi juga dipercaya pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project transformasi digital program Bantuan Sosial (Bansos) melalui aplikasi Portal Perlinsos, yang bertujuan meningkatkan ketepatan dan transparansi penyaluran bantuan. Uji coba program ini telah berjalan sejak September 2025 dan kini mulai diperluas ke daerah lain di Indonesia.

Sebelumnya, Banyuwangi juga dikenal lebih dulu mengembangkan “Smart Kampung”, sistem pelayanan publik digital terintegrasi yang telah berjalan sejak 2016. Sistem ini tak hanya digunakan untuk layanan administrasi kependudukan tetapi juga penanganan permasalahan sosial, pendidikan, hingga kesehatan di tingkat desa. (Redaksi)