Kemacetan Parah Ketapang Banyuwangi Belum Terurai, DPR RI Sonny Desak Pemerintah Cari Solusi Permanen.
BANYUWANGIHITS.ID – Memasuki April 2026, kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, masih belum terurai. Antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer masih terjadi setiap hari dan menjadi sorotan berbagai pihak.
Kondisi ini picu keprihatinan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita. Ia menilai kemacetan yang terjadi sudah masuk kategori kronis dan berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan distribusi logistik.
Kemacetan diketahui mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2026. Lonjakan kendaraan dipicu oleh gelombang mudik lebih awal serta meningkatnya mobilitas menjelang Hari Raya Nyepi. Bahkan, di lapangan sempat terjadi kondisi ekstrem, di mana kendaraan hanya mampu bergerak sekitar 50 meter dalam waktu hingga 6 jam.
Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait, mulai dari pemetaan titik kemacetan, pengoperasian kapal berkapasitas besar, hingga penerapan skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB). Namun, Sonny menilai upaya tersebut belum menyentuh persoalan utama.
”Sebagai warga asli sekaligus wakil rakyat dari Banyuwangi, saya sangat prihatin. Tiap hari masyarakat menyampaikan keluhannya. Pemerintah sepertinya kurang serius mencari akar masalah sehingga tidak mendapatkan ketepatan dalam mencari solusi,” tegas Sonny dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Ia menyoroti bahwa penambahan armada maupun pembukaan buffer zone tidak akan efektif jika persoalan utama terletak pada keterbatasan dermaga. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa hampir separuh kapal justru tidak beroperasi maksimal karena harus mengantri untuk sandar.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Sonny juga mengingatkan bahwa jalur Ketapang–Gilimanuk merupakan jalur vital distribusi pangan yang menghubungkan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Gangguan di jalur ini berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan peternakan.
Akibat kemacetan panjang, distribusi komoditas hortikultura terganggu. Truk pengangkut sayur dan buah yang terjebak antrean hingga 15 jam menyebabkan barang cepat rusak dan tidak layak jual. Di sisi lain, distribusi ternak juga terancam karena hewan mengalami stres hingga berisiko mati di perjalanan.
Selain itu, biaya logistik ikut membengkak akibat konsumsi BBM dan operasional selama antrian. Kondisi ini berdampak pada penurunan harga di tingkat petani dan berpotensi memicu kenaikan harga di daerah tujuan akibat keterbatasan pasokan.
”Saya merasakan kesedihan para pengirim hasil bumi. Mereka rugi dua kali: biaya operasional membengkak, sementara barang dagangan mereka busuk di jalan. Ini juga memicu inflasi harga pangan di daerah tujuan karena stok yang langka,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI ini.
Menutup pernyataannya, Sonny mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak lagi bersifat sementara. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga agar operasional kapal bisa berjalan maksimal tanpa antrean panjang.
”Sekali lagi saya minta pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan tahunan ini. Jangan biarkan distribusi logistik pangan kita terus terganggu. Ketepatan solusi sangat dinanti oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya. (Redaksi)
