Dorong Penguatan Keamanan Siber SPBE, Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Pemerintah.
BANYUWANGIHITS.ID – Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun, percepatan digitalisasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan keamanan siber agar sistem pemerintahan tetap aman dan andal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (6/5/2026).
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, mengatakan implementasi SPBE telah menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Meski demikian, ia menilai percepatan transformasi digital saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem keamanan siber.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah konkret dalam implementasi SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Budi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem pemerintahan maupun perlindungan data pemerintah apabila tidak diantisipasi secara serius.
Budi juga menjelaskan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi pelaksanaan rakor bukan tanpa alasan. Banyuwangi dinilai berhasil dan konsisten dalam membangun tata kelola SPBE serta layanan publik berbasis digital.
“Rakor ini menunjukkan Banyuwangi sebagai contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial secara nasional,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi SPBE di Banyuwangi berangkat dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital.
Ia menyebut digitalisasi kini telah menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur daerah.
“Dengan adanya komitmen kepala daerah, digitalisasi menjadi bagian dari infrastruktur utama yang dibangun,” ujar Budi Santoso.
Saat ini, sebanyak 217 desa di Banyuwangi telah terhubung dengan jaringan fiber optik. Implementasi SPBE juga telah didukung seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintahan desa.
Selain membangun infrastruktur digital, Banyuwangi juga mengembangkan pusat data yang dipusatkan di Dinas Kominfo dengan mengacu pada standar praktik terbaik dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Penguatan SPBE turut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga membentuk agen digital di tingkat desa, kecamatan, hingga OPD.
“Evaluasi dan monitoring terhadap progres penerapan SPBE dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati bersama seluruh OPD,” katanya.
Dalam aspek keamanan siber, Pemkab Banyuwangi juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) melalui Peraturan Bupati. Tim tersebut bertugas menangani respons insiden keamanan siber sekaligus melindungi layanan publik digital dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. (Redaksi)
