Fraksi DPRD Banyuwangi Kritisi Pengelolaan Anggaran Tahun 2020

BANYUWANGI, Banyuwangihits – Meski sebagian Fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun  fraksi  lainnya juga mengkritisi pengelolaan anggaran tahun 2020 kemarin.

Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas diajukannya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020,  Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Ricky Antar Budaya menilai, hasil Pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran.

Indikatornya yakni pendapatan asli daerah (PAD) yang  tercapai hanya 85 persen. Padahal menurutnya pada tahun 2019 lalu PAD tercapai 95 persen.

”Sehingga pendapatan asli daerah (PAD)  Banyuwangi menurun sebesar 12 miliar,”ujar Ricy Antar Budaya

Selain itu juga masih adanya kebocoran pajak restoran dan tempat makan di Banyuwangi ,akibatnya penerimaan PAD tak sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Tak hanya itu,  Fraksi Demokrat juga menyoroti angka kemisikinan di Banyuwangi justru naik. Tahun 2020 angka kemiskinan di Banyuwangi mencapai 8,6 persen atau sebanyak 130 ribu orang lebih. Padahal angka kemiskinan tahun 2019 lalu hanya 7,5 persen atau sebanyak 120 ribu orang.

“Jumlah pengangguran terbuka, justru naik , tahun 2017 sebanyak 3,7 persen, tahun 2018 sebanyak 3,6 , tahun 2019 sebanyak 4,0 persen dan tahun 2020  naik menjadi 5,2 persen” jelasnya, Jum’at (18/06/21).

Hal senada juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan  yang menyoroti PAD Banyuwangi perlu dimaksimalkan. Sebab menurut F- PDI Perjuangan,  retribusi daerah hanya tercapai 65 persen dari target yang telah ditentukan, sehingga  perlu dievaluasi.  Seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi ijin mendidrikan bangunan.

“Kita menemukan adanya warung yang menarik PPN, namun karena sistem yang belum maksimal, akhirnya PAD dari sektor tersebut banyak yang bocor dan los”, ujar juru bicara F PDI perjuangan, Hadi Widodo.

Sementara itu Fraksi Nasdem menilai bahwa daerah yang mendapatkan status WTP, bukan menjadi jaminan bahwa daerah tersebut bebas dari korupsi.

“Meski Banyuwangi mendapatan WTP berturut-turut, kita tetap harus mengawasi bersama setiap penggunaan anggaran. Karena WTP bukan jaminan bebas korupsi,”kata Juru Bicara Fraksi Nasdem Banyuwangi Fadil. (Irham/Her)