Pemkab Banyuwangi Didesak Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan
BANYUWANGI, Banyuwangihits – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mendesak agar pemerintah daerah segera mencairkan insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan pada saat menggelar rapat evaluasi penangan pandemi covid- 19 di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi, Kamis (29/07/201).
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mendesak pemerintah daerah Banyuwangi segera mencairkan insentif nakes tersebut. Sebab menurutnya para tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menangani pandemi covid -19.
“Kita tak ingin mereka yang berjuang di garda terdepan, tidak mendapat perhatian dari pemerintah, mereka harus diutamakan”, tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Siti Mafrohatin Nikmah. Kata dia, nakes yang merupakan garda terdepan dan memiliki resiko tinggi. Sebab itu menurtnya mereka harus mendapat perhatian lebih dari dari pemerintah dan pencairan insentifnya tak boleh ditunda – tunda.
“Jika perlu tak hanya insentif, tapi juga perlu diberikan reward untuk mereka, karena taruhan mereka nyawa dan keluarganya. Terbukti tak sedikit nakes yang telah meninggal dunia selama mereka bertugas di masa pandemi ini”, ujarnya.
Sementara itu Sekda Banyuwangi Mujiono mengatakan, pencairan insentif untuk tenaga kesehatan akan dicairkan pada pekan ini yang jumlahnya mencapai 13 miliar lebih. Jumlah tersebut untuk insentif nakes Bulan Oktober hingga Desember 2020 yang hingga kini belum dicairkan.
“Sementara itu untuk insentif nakes Januari hingga Juli 2021, akan dicairkan pada tahap berikutnya”, jelasnya.
Kata dia, nakes yang cair insentifnya pada pekan ini diantaranya untuk ASN dan THL yang bekerja di rumah sakit pemerintah yakni RSUD Genteng dan RSUD Blambangan Banyuwangi serta Dinas Kesehatan.
Menurutnya penyebab molornya pencairan insentif nakes di Banyuwangi karena awalnya insentif tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat . Namun pada akhirnya justru dibebankan pada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah juga perlu proses untuk pencairan insentif tenaga kesehatan yang jumlahnya tak sedikit tersebut.
“Pada akhirnya kita perlu merubah anggaran di daerah dan alhamdulillah semua sudah kita proses untuk segera dicairkan insentif nakes tersebut”, pungkasnya. (Irham/Her)
