Tutup Iklan X

Statement Bupati Banyuwangi Pastikan Tak Ada Jual Beli Jabatan, Akan Diuji Waktu  

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat Menjawab Pertanyaan dari Awak Media Usai Menjalani Rutinitas Kegiatan Dinas. (Foto : Ikhwan Banyuwangihits.id)

BANYUWANGI – Jual beli jabatan di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyuwangi dipastikan tidak ada. Bupati menegaskan butuh orang yang bisa bekerja bukan orang yang mau membayar.

“Kami pastikan kepada seluruh ASN untuk tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Makanya saya pusing saat ini, karena saya memilih orang yang mau kerja bukan yang mau bayar,” kata Ipuk, Jumat (3/9/2021).

Ipuk mengatakan, saat ini Pemkab Banyuwangi tengah melakukan penataan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah dinas.

Menurutnya, tidak mudah mencari orang yang benar-benar dipercaya. Perlu adanya seleksi yang ketat.

“Sulit, apalagi di satu sisi ASN kita banyak yang pensiun. Jadi tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ungkapnya.

Ipuk menyebut, nantinya Pemkab Banyuwangi akan menerapkan mekanisme lelang jabatan atau promosi terbuka dan kompetitif di kalangan ASN. Termasuk rotasi jabatan.

Baca juga :  Lapas Banyuwangi Salurkan Hasil Panen Sayur untuk Dukung Ketahanan Pangan

“Target insyaallah bulan depan sudah ada nama-nama yang dikantongi. Nanti kita akan ada rapat bersama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Saya tidak hanya memikirkan sendiri tetapi dengan tim,” tandasnya.

Sementara itu Koordinator Jaringan Aktivis ProDEM Banyuwangi Danu Budiyono mengatakan meskipun tidak ada, Bupati tetap harus mewaspadai celah rawan yang memicu terjadinya jual beli jabatan. Dalam artian memastikan jajaran perangkat, staff atau bahkan orang terdekat tidak bermain dalam transaksi licik tersebut.

“Karena terkadang itu menjadi celah. Seperti yang beredar diberbagai media jika berkaca pada kasus yang menimpa Bupati Probolinggo hingga menyeretnya ke ranah pidana. Jual beli jabatan itu dilakukan oleh staffnya dan mantan Bupati Probolinggo sebelumnya yang tak lain adalah suaminya,” ujarnya.

Terlebih dalam waktu dekat Banyuwangi juga akan segera mengisi sejumlah kursi-kursi kosong diberbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah sejak lama kosong. Baik di eselon II, eselon III maupun eselon IV.

“Sehingga proses itu harus benar-benar dijaga, sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kita itu benar-benar diterapkan dalam kepemimpinan bupati saat ini. Supaya pejabat-pejabat yang terpilih nantinya adalah orang-orang profesional yang berkemampuan mengemban tugas yang diberikan. Selanjutnya konsistensi statement bupati itu akan diuji oleh waktu, kita masyarakat Banyuwangi akan menunggu, melihat dan menyaksikan setiap tahapan prosesnya,” pungkasnya.(IKHWAN/DIK)