Pemerintah Banyuwangi Bakal Gunakan Transaksi Digital di Pasar
BANYUWANGI – Transaksi digital bakal jadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang disosialisasikan ke sejumlah pedagang pasar. Transaksi yang dimaksud yakni menggunakan metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia untuk memudahkan proses transaksi, cepat, dan terjaga keamanannya.
“Jadi sudah tidak menggunakan uang lagi tetapi semacam e-money. Ini juga sebagai edukasi bagi pedagang pasar untuk melek teknologi,” Kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Ipuk menyadari dalam proses percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pasti memiliki tantangan dan kendala. Untuk itu Banyuwangi akan mempersiapkan dalam menyiasati kendala yang akan dihadapi.
Solusi itu yakni dengan menjalankan secara maksimal TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). TP2DD dibawah naungan Bank Indonesia sebagai wujud dukungan digitalisasi transaksi pemerintah, dari sisi penerimaan dan pengeluaran agar berdampak meningkatnya potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan TP2DD ini kita akan evaluasi semua yang sudah berjalan. Banyuwangi sudah banyak yang sudah terdigitalisasi, tapi kadang-kadang ada miss disini, entah sistemnya, entah orangnya, karena teknologi juga dibuat sama manusia, terkadang ada saja kendalanya. Maka ini harus kita perkuat lagi sistemnya dengan tim yang sudah dibentuk. Insya Allah tambah baik kedepannya,” tandas Ipuk.
“Kemudian dengan tim ini diharapkan juga menambah semangat teman-teman bekerja, ada inovasi baru, sehingga nanti berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Jember, Hestu Wibowo menyampaikan BI memang menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses transaksi digital.
“TP2DD bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital untuk meningkatkan tata kelola dan potensi penerimaan daerah,” ucap Hestu.
Hestu menerangkan, saat ini Bank Indonesia sedang mengembangkan index ETP yang digunakan untuk mengukur profil ETP mempertimbangkan aspek implementasi, realisasi atau kontribusi terhadap PAD, serta lingkungan strategis.
Index implementasi merupakan mengukur tingkat implementasi ETP baik dari sisi belanja, pendapatan, dan implementasi kanal. Index realisasi adalah mengukur tingkat penggunaan ETP berdasarkan kontribusinya terhadap PAD. Sedangkan index lingkungan strategis mengukur tingkat kesiapan dan dukungan lingkungan strategis (infrastruktur, awareness).
“Dimana peringkat Indeks ETP terdiri dari inisiasi, berkembang, maju dan digital. Alhamdulillah Banyuwangi termasuk dalam kriteria digital, untuk itu kita apresiasi atas capaian ini,” ungkap Hestu.
Masih Hestu, Selain meningkatkan PAD dengan moda transaksi digital juga akan meningkatkan transparansi.
“Seperti kalau belanja di salah satu minimarket, pasti keluarnya struk. Struk belanja itu sebetulnya salah satu upaya dalam rangka transparansi, semua terdaftar dan tercatat. Selain itu juga meningkatkan government dari pengelolaan keuangan daerah. Karena ini sudah dibuktikan dan sudah dilakukan pemerintah daerah lain, bahwa bisa meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah (PAD),” bebernya.
Sebagai Informasi Kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi kabupaten pertama di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember yang telah membentuk TP2DD di tingkat kabupaten/kota.
Tim tersebut baru resmi dikukuhkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Jember bersama Pemerintah Kabupaten setempat, hari Jum’at (9/4/2021). (Ikhwan/Her)
