Organisasi Mahasiswa Desak Perusahan Perhatikan Kesejahteraan Buruh
BANYUWANGI, Banyuwangihits– Sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Banyuwangi, mendesak perusahaan di daerahnya untuk memperhatikan kesejahteraan kaum buruh.
Ketua GMNI Banyuwangi Dana Wijaya mengatakan, kaum buruh hari ini perlu diperhatikan lebih. Sebab di masa pandemi Covid 19 ini, kerja keras mereka oleh perusahaan makin tak dihargai, dengan alasan perusahaan masih terdampak covid 19.
“Mereka tetap harus mendapatkan upah yang layak, karena mereka telah bekerja keras untuk perusahaanya”, tegas Dana panggilan akrab Dana Wijaya Sabtu (1/5/2021)
Menurutnya perusahaan harus bijak terhadap karyawannya, karena tidak ada alasan kaum buruh makin ditindas dengan alasan pandemi. Karena meski sebelum ada pandemi, banyak upah buru masih dibawah UMK .
“Jika saat ini upah mereka masih dipangkas, maka penderitaan buruh akan semakin lengkap dan semakin tertindas”, ujarnya.
Terlebih kata Dana Wijaya, di lapangan pihaknya masih menemukan sejumlah perusahaan yang memberikan gaji karyawan atau buruh jauh dari kelayakan.
“Padahal mereka telah bekerja secara profesional lebih dari 8 jam setiap harinya, namun upah mereka perbulannya kurang dari Rp. 1 juta,”kata Dana
Sementara itu Ketua HMI Banyuwangi Untug Aprilianto mengatakan, tak hanya soal upah buruh yang masih jauh dari kata layak, namun hak pendidikan dan kesehatan mereka juga tak sesuai harapan. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara.
“Selain memperjuangkan upah buruh agar layak, kami juga terus berjuang agar pendidikan dan kesehatan mereka terjamin”, ungkapnya.
Di moment jelang hari raya ini, HMI Banyuwangi berharap pemerintah daerah tak hanya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR). Namun kata dia juga harus memantau dan mengawasi pelaksanaanya, untuk memastikan apakah perusahaan telah menjalankan aturan tersebut atau tidak.
“Jangan sampai aturanya dibuat, tapi pelaksanaanya tidak dipantau”, imbuhnya.
Bahkan HMI Banyuwangi mendesak agar pemerintah daerah jika perlu memberikan sanksi kepada perusahaan yang nakal dan tak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Sehingga hal itu bisa menjadi efek jera dan menjadi perhatian serius bagi perusahaan lainnya.
Terlebih menurutnya buruh merupakan salah satu instrumen penting pembangunan ekonomi bangsa.
“Untuk itu buruh dan pengusaha harus saling menguntungkan. Karena pemiliki modal tanpa buruh maka usaha tersebut tak akan berjalan. Sehingga kesejahteraan buruh harus ditingkatkan,”pungkas Untung. (Irham/Her)
