Pengusaha Hotel di Banyuwangi Berharap PPK Darurat Tidak Diperpanjang

BANYUWANGI, Banyuwangihits – Para pengusaha hotel di Kabupaten Banyuwangi berharap pemberlakukan PPKM Darurat covid -19 tidak diperpanjang. Sebab imbas dari pemberlakuan PPKM Darurat Covid -19 sejak 3 Juli lalu, tingkat hunian hotel di kabupaten ujung Timur Pulau Jawa ini turun drastis.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Banyuwangi Zainal Mutaqin mengatakan, selama PPKM darurat, tingkat hunian hotel di Banyuwangi rata – rata hanya berkisar di angka 10 persen.
Meskipun berbagai upaya dilakukan, namun menurutnya hal tersebut tak mampu meningkatkan jumlah hunian hotel dan restoran. Sebab pada malam hari dilakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan dan pemadaman lampu penerangan jalan umum.
Sehingga tak bisa dipungkiri hal tersebut mengurangi jumlah hunian hotel baik tamu dari warga lokal maupun luar Banyuwangi.
“Selain itu adanya penutupan secara total terhadap tempat wisata dan hiburan, juga sangat berimbas terhadap sektor hotel di Banyuwangi”, jelasnya, Senin (19/07/2021).
Padahal menurtnya pada Juni kemarin, tingkat hunian hotel di Banyuwangi sempat meningkat hingga 50 persen lebih. Karena saat itu masih ada kelonggaran dengan catatan menerapkan prokes dan mengikuti aturan jam buka tutup.
Sayangnya kata dia, kebijakan tersebut tak berlangsung lama, dan segera memasuki tahapan PPKM Darurat Covid -19. Sehingga kondisinya kembali memburuk dan sangat berimbas pada sektor hunian hotel.
“Bahkan berdasarkan data yang miliki PHRI Cabang Banyuwangi, penurunan hunian hotel mencapai 90 persen selama PPKM darurat ini”, tambahnya.
Untuk itu PHRI Banyuwangi berharap PPKM Darurat Covid -19 di Banyuwangi tak diperpanjang. Namun memberi kelonggaran dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga roda ekonomi tetap jalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
“Kami berharap kepada para pengambil kebijakan, ada kebijakan yang bisa berjalan beriringan. Karena kami pada dasarnya mendukung langkah pemerintah, namun juga harus tetap mempertimbangkan nasib para pengusaha di Banyuwangi”, pungkasnya. (Irham/Her)